Gubernur Sampaikan Struktur Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun 2022 

SERANG, BANTEN, - Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2022 telah memenuhi amanat belanja mandatory Pemerintah Pusat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp 12, 7 triliun lebih. 

Baca juga: Presiden RI Tinjau Kawasan Lumbung Pangan di Humbahas Gubernur Jadikan Peninjauan Sebagai Motivasi Sumut

“Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19, ” ungkap Gubernur WH dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Promperda) Provinsi Banten Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (23/11/2021). 

“Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19, ” tambahnya. 

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Pentagon, Menlu Retno Marsudi Pastikan Indonesia Tidak Akan Jadi Basis Militer Asing

Menurut Gubernur WH, struktur penganggaran Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp 12, 1 triliun lebih; anggaran belanja sebesar Rp 12, 7 triliun lebih; defisit anggaran sebesar Rp 554, 5 miliar; dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 554, 5 miliar. 

Dipaparkan, Rancangan APBD 2022 Alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar Rp 4, 4 triliun lebih atau 34, 73 persen dari ketentuan paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1, 2 triliun lebih atau 10, 63 persen dari ketentuan paling sedikit 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi ketentuan minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp 59, 9 miliar lebih atau 0, 47 persen dari paling sedikit 0, 30 persen dari total belanja daerah. 

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

Belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 57, 2 miliar lebih atau 0, 45 persen dari paling sedikit 0, 34 persen dari total belanja daerah. Belanja pegawai sebesar Rp 1, 9 triliun lebih atau 15, 06 persen di luar tunjangan guru yang dialokasikan dari Transfer Kas Daerah (TKD) dari ketentuan paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. 

“Saat ini pembangunan Jembatan Bogeg sudah 64 persen. Desain jembatan ini termasuk yang terlebar. Sementara untuk pembangunan Jembatan Ciberang masih terkendala oleh cuaca, " ungkap Gubernur WH. 

Baca juga: Pemerintah Telah Alokasikan Dana Rp203,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga kembali mengingatkan untuk jaga protokol kesehatan serta menghindari mobilitas saat libur pergantian tahun 2021-2022. 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Provinsi Banten Muhtarom, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta para tamu undangan.**

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Tiba di Bandara Silangit