PANDEGLANG, BANTEN, - Gerakan turun ke jalan dari aktivis dan mahasiswa di Kabupaten Pandeglang, Banten, terus berlanjut menyuarakan aspirasi, menyikapi setiap program pemerintah terutama program penanggulangan pandemi Covid 19 berupa Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM - PKH).
Kali ini, aksi akan dilakukan aliansi mahasiswa dan pemuda (AMP), sebuah organisasi taktis gabungan dari tiga organisasi kemahasiswaan yakni, Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Asosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (AGMI), sertaJaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) yang rencananya akan digelar pada Senin, (23/11/2020).
Sementara titik aksi direncakan dilaksanakan di dua lokasi. Pertama di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Banten.
Koordinator aksi Yudistira kepada indonesiasatu.id mengatakan, aksi yang akan diikuti massa 100 orang tersebut akan menyampaikan aspirasi kekecewaan masyarakat terhadap program BSB KPM PKH yang diduga adanya pungutan liar (pungli) dilakukan oknum perangkat desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.
"Jangan kita biarkan kegiatan diluar aturan dilakukan oknum prades kepada warga seperti yang telah menimpa KPM PKH Desa Karyasari ini, dimana KPM hanya menerima BSB sebanyak 30 Kg dari yang seharusnya selama tiga bulan itu mereka mendapat pasokan BSB sebanyak 45 Kg, dikemanakan sisa beras yang 15 kg tersebut, " papar Yudi
Dikatakan Yudistira, Program Bantuan Sosial Sembako merupakan salah satu perluasan kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial Bantuan Sosial (Bansos) Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
"Prihatin kita melihat kejadian ini, kasian warga KPM itu, karena Bantuan Sosial Beras kan tujuannya juga untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras beras selama pandemi COVID-19, yang ada malah dipangkas oknum yang tak bertanggung jawab, " pungkasnya
Ditempat yang sama Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) Pandeglang, Entis Sumantri mengaku akan terus mengawal setiap program pemerintah terutama program yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu.
"Kita kawal terus program ini, agar tidak terjadi lagi hal serupa menimpa warga KPM di Pandeglang ini. Karena jelas perbuatan oknum perades ditenggarai telah melawan hukum. untuk itu kepada penegak hukum kiranya dapat segera memanggil oknum perades yang bersangkutan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum, " pinta Entis ( Red)