Pelantikan PPDI Kecamatan Patia Diduga Langgar Aturan PPKM Darurat

PANDEGLANG, BANTEN, - Pelantikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Dinilai Tidak mematuhi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Acara dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Patia pada, Sabtu (10/07/2021), diduga melanggar UU No 6 Tahun 2021, pasal 93, Tentang karantina kesehatan.

Baca juga: Tahun Ini, Belasan Desa di Muara Komam akan Teraliri Listrik

Seperti yang disampaikan seorang aktivis, Fikri Hidayat kepada awak media menyesalkan adanya kegiatan PPDI ditengah pandemi Covid 19, dan saat diberlakukan PPKM darurat.

"Mereka itu aparatur desa semestinya memberikan contoh prilaku yang baik kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya menyelenggarakan kegiatan yang dapat  menghambat upaya memutus mata rantai virus Covid-19 yang saat ini penyebarannya sedang meningkat pesat, " ujar Fikri seraya menambahkan, pemberlakuan PPKM Mikro Darurat tentu ada sanksi Undang - undang terhadap sapapun yang melanggarnya.

Baca juga: Sekda Apriyadi Hadiri Acara Wisuda Perguruan Tinggi Rahmaniyah Sekayu

Fikri pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 UU No 6 Tahun 2021 dan Pasal 212 KUHP.

"Jika penegak hukum tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya, maka kami akan menuntut keadilan dalam penerapan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” tambahnya.

Baca juga: Rawa Garukgak Meluap, Sebagian Warga Desa Kedung Gunung Kaler Kebanjiran

Sementara ditempat berbeda, Nursamsu selaku Kadiv Investigasi BHH - GIB Propinsi Banten menyatakan, akan meminta penjelasan panitia penyelenggara pelantikan ( PPDI ) Kecamatan Patia.

Karena tambah dia, panitia dan peserta PPDI dianggap mengabaikan peraturan pemerintah. 

Baca juga: Kisah Sukses Desa Ponggok dalam Mengembangkan Bumdes

Nursamsu juga berharap ada tindakan tegas aparat penegak hukum minimal Kepolisian Sektor (Polsek) setempat untuk benar - benar menerapkan PPKM mikro darurat tersebut.

“Kegiatan itu jelas tidak menghargai keputusan Pemkab Pandeglang. Dan kita tau pemilihan Kepala desa saja  diundur hingga 21 Agustus mendatang, lantaran PPKM. Nah ini malah melakukan kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masyarakat, " bebernya

Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Padahal kata Nursamsu, sudah jelas sekali dalam instruksi Mendagri Nomor: 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasi Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus.

Hingga berita ini diturunkan awak media belum bisa menerima keterangan dari pihak panitia penyelenggara PPDI Kecamatan Patia. (Red)