Dugaan Pungli Hingga Diskriminatif Warnai Pesta Demokrasi Desa di Kecamatan Sindangresmi

PANDEGLANG - Pungutan Liar alias Pungli hingga diskriminasi diduga mewarnai proses demokrasi tingkat desa di Kecamatan Sindangeesmi Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.

Dari penelusuran indonesiasatu.co.id, polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Sindangresmi bermula dari dugaan adanya diskriminasi oknum panitia kecamatan dalam melakukan seleksi para Bakal Calon Kades yang mengikuti fit and proper test.

Baca juga: Kangkangi Pepres, PT Daffa Arjuna Pratama Bongkar Drainase Pasar Lakitan di Masa Pemeliharaaan. PPK Bungkam

Keterangan yang diperoleh dari warga Desa Pasirlancar, berinisial KS yang mengaku kepada indonesiasatu.co.id adalah pendukung salah satu calon kades yang terdiskualifikasi akibat ulah oknum panitia kecamatan yang dituding bermain curang dalam penyelenggaraan seleksi calon kades.

'Ya awalnya polemik Pilkades terjadi saat Balon Kades J tidak lolos setelah mengikuti testing. Dan kami tidak percaya sebab dia berpendidikan, bahkan bergelar sarjana, masa kalah sama Balon yang pendidikannya lebih rendah dari dia. Dan kami warga sangat bergantung kepadanya agar bisa memimpin desa kami ini pak, " ujar KS

Baca juga: Jampidsus Periksa 2 Pegawai Perusahaan Sekuritas Terkait Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Sementara menyoal adanya dugaan Pungli dilakukan Panitia Pilkades, itu terungkap dari keterangan beberapa Bakal Calon Kades yang menyatakan kalau mereka dimintai sejumlah uang oleh panitia masing - masing sebesar Rp.500.000 per Calon.

"Benar kami dimintai uang oleh panitia desa yang katanya uang tersebut untuk biaya testing, dengan alasan panitia kecamatan, anggarannya tidak cukup untuk biaya testing, " ujar Bakal Calon Kades Pasirlancar berinisial J kepada wartawan, Jumat (02/07/2021).

Baca juga: Jaring 50 Pelanggar di Rumak Kediri, Operasi Rinjani 2021 Polres Lobar Kedepankan Cara Humanis

Hal senada juga dikatakan Bakal Calon Kades Pasirloa, berinisial D bahwa dirinya juga sama diminta uang partisipasi membayar Rp.500 ribu untuk pembiayaan fit and proper test di kecamatan.

"Ya sama saya juga diminta uang oleh panitia sebesar Rp.500.000, dan peruntukannya sama membiayai testing katanya pak, " tegas D

H. Rudiyanto Selaku Camat Sindangresmi, ketika dikonfirmasi awak media Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten mengatakan, pihaknya telah menyarankan panitia untuk tidak memungut ataupun meminta biaya Pilkades kepada para Bakal Calon.

Baca juga: Gubernur Banten Dukung Kejati Usut Korupsi Dana Hibah

"Saya selaku Camat sudah mengintruksikan dan menyarankan agar panitia tidak membebani biaya apapun dalam perhelatan Pilkades ini kepada Bakal Calon Kades, " teramg Camat

Pernyataan Camat Sindangresmi itu juga dipertegas Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan.

Baca juga: Gawat, Ternyata TV Kabel di Lengayang Disalurkan Secara Ilegal, PLN : Kami Tidak Pernah Beri Izin

Kepada awak media JNI melalui WhatsApp, Doni, menegaskan bahwa, tidak diperbolehkan ada pungutan untuk kepentingan Pilkades, lantaran penyelenggaraan Pilkades semuanya sudah dibiayai pemerintah.

Namun disesalkan hingga berita ini diterbitkan, Ketua Panitia Pilkades Desa Pasirlancar dan Desa Pasirloa beserta Ketua Panitia Kecamatan Sindangresmi, belum bisa dimintai keterangannya.(Red)